Tulungagung | Jatimnet - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tulungagung, saat ini gaungnya semakin santer siapa-siapa yang akan maju untuk menggantikan Heru yang telah menjabat selamadua periode.Dengan kian dekat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tulungagung, bagi yang mencalonkan agar mengikuti aturan yang ada, jika melakukan pelanggaran aturan akan menuai sanksi.
"Sesuai perundangan bagi calon pasangan independen yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon kemudian mengundurkan diri maka ada sanksi denda sebesar Rp 20 miliar. " ujar Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos pada Jatimnet beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya.
"Adanya sanksi bagi pasangan calon independen ini sudah kita diberitahukan pada beberapa bakal calon pasangan independen saat datang berkonsultasi ke kantor sekretariat KPU Tulunggung.
Salah satu calon yang hadir yaitu mantan Kepala Disnakertrans Pemkab Tulungagung, Drs Bangun Harmanto MSi, Subani dan yang terbaru adalah Kriston purna PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Tulungagung papar Suyitno Arman SSos pada Jatimnet.
Terkait proses pencalonan jalur independen, lanjut mantan panwas Tulungagung ini sangat diperlukan oleh setiap pasangan bakal calon independen.
Apalagi pencalonan dari unsur independen di Tulungagung baru akan dilakukan pada pemilukada yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013. Sesuai draf urutan yang sudah disusun KPU Tulungagung.
Dalam susunan draf disebutkan bahwa penyerahan berkas pasangan calon independen dijadwalkan pada tanggal 3-4 September 2012. Sedang pendaftarannya bersama pasangan calon dari parpol pada tanggal 1-9 Oktober 2012.
“Untuk masalah biaya terkait pemeriksaan kesehatan itu ditanggung oleh pasangan calon. KPU Tulungagung tidak membiayai pemeriksaan kesehatan tersebut”jelas Arman.
"Kami hanya menunjuk rumah sakit yang dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan setelah kami membuat MoU (nota kesepahaman) dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Tulungagung," pungkasnya. (Bayu)
